Manfaatkan Perkarangan Rumah, Sukardi Akan Bantu Bibit Pepaya Bagi Warga Seikijang dan Langgam

0
PELALAWAN - Anggota DPRD Pelalawan Sukardi, SH mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya pepaya untuk tambahan penghasilan pasca Covid-19, Bandar Seikijang, 7 April...

Bupati Rohil H.Suyatno Buka MTQ Ke-XVII Rokan Hilir Dan Lantik  Dewan Hakim serta Majelis...

0
ROKAN HILIR - Bupati Rokan Hilir H.Suyatno mengukuhkan dewan hakim dan majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur’an ke - XVII tingkat Kabupaten Rokan Hilir tahun...

Pentingnya Menjaga Kesehatan Tulang, Simak Penjelasan Doktor Fabian Ini

0
PEKANBARU - Perwakilan Kantor Pantai Hospital Ayer Keroh di Pekanbaru Riau gelar temu Pers bincang sehat seputaran Penyakit tulang, dimana dari Pantai Hospital Malaysia...

April Mendatang, Ini Rangkaian Acara di HUT PWR Ke-2 Tahun

0
PEKANBARU - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Riau (PWR) Ke-2 tahun, berbagai rangkaian acara akan dilaksanakan, diantaranya berbagi sembako, masker, dan...

Tahan 2 Kapal Tanker Asing, Indonesia Berpotensi Digugat oleh Perusahaan Pemilik Kapal

JAKARTA – Polemik penahanan dua kapal super tanker asing, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di perairan Pontianak, Minggu (24/1/2021) lalu masih terus bergulir hingga saat ini.

Kendati Kemenko Polhukam sudah turun tangan untuk memimpin seluruh stakeholder dalam perkara ini, namun tetap saja bayang-bayang pihak negara pemilik kapal akan menggugat balik Indonesia bisa terjadi.

Bakamla sendiri telah berkoordinasi dengan instansi lain dalam penyidikan kasus ini. Walaupun banyak menemui kendala, pihak Bakamla optimis ada sanksi pidana dari kedua kapal tersebut.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Selasa (2/2) lalu menyatakan kedua kapal itu telah terbukti melanggar hukum internasional dan nasional Indonesia.

“Tindakan kedua kapal itu sudah melecehkan kedaulatan Indonsia. Kami yakin ada sanksi pidana dari pelanggaran itu,” kata Laksdya Aan.

Dia pun menyampaikan pihaknya sempat kesulitan memproses hukum kedua kapal tersebut karena belum adanya kesamaan visi dengan instansi yang berewenang melakukan penyidikan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut menurut Bakamla adalah melakukan ship to ship dalam lintas damai dan telah keluar dari alur pelayaran internasional, mematikan AIS dan menutup nama serta nomor lambung kapal, dan melakukan oil spiling yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Karena hal itu, pihaknya pun meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memperkuat dasar hukum Bakamla melalui RUU Keamanan Laut. Dalam RUU tersebut, dia berharap Bakamla diberikan fungsi penyidikan sebagai institusi penegak hukum di laut.

Di tempat terpisah, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai bukti-bukti yang disampaikan tersebut kurang kuat dan hanya berpotensi sanksi administrasi dari kedua kapal tersebut.

Menurut Siswanto, jika kapal ini terus ditahan tanpa ada dokumen pengadilan yang jelas maka tidak menutup kemungkinan negara pemilik kapal akan menggugat balik Indonesia.

“Prosesnya sudah tidak benar dari awal. Penahanan tidak dilengkapi surat dari pengadilan. Bila didenda, harus diputuskan oleh pengadilan. Masalahnya, penahanan tidak naik sampai ke pengadilan,” ujar Siswanto kepada Samudranesia, Kamis (4/2).

Dia juga mendapat informasi bahwa Kementerian Luar Negeri Iran melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menuntut ganti rugi pelayaran kepada pemerintah Indonesia akibat penahanan tersebut.

Lanjut Siswanto, hal itu sangat lumrah dan wajar karena pihak perusahaan pemilik kapal sangat dirugikan dalam kasus ini. Dia yakin bahwa pihak Iran juga sudah menyiapkan tim kuasa hukumnya.

“Karena ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak yang akan mengenakan sanksi denda berpeluang akan digugat balik oleh perusahaan pelayaran pemilik kapal tersebut. Dari pihak Indonesia tentu juga sudah harus menyiapkan argumentasi yang kuat atas tindakannya itu,” pungkasnya.

Senada dengan Siswanto, pemerhati dan praktisi transportasi laut Harry Budiarto menyatakan bahwa kejadian ini bisa memiliki pengaruh yang besar kepada nama baik Indonesia di dunia internasional.

“Masalahnya hasil penangkapannya sudah sesuai prosedur atau belum? Bila sesuai maka harus ditindaklanjuti dengan sangsi hukum, kalau tidak sesuai dan kapal sudah ditahan bisa besar pengaruhnya terhadao image Indonesia di dunia internasional,” jelas Harry.

“Berdasarkan aturan penetapan sanksi berupa penahanan kapal juga berimbas pada kerugian operator kapal dan sanksinya yang tertulis dan diketahui adalah pada sanksi administratif,” tandasnya. (*)

Terhubung

20,832FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Selanjutnya

Manfaatkan Perkarangan Rumah, Sukardi Akan Bantu Bibit Pepaya Bagi Warga Seikijang dan Langgam

PELALAWAN - Anggota DPRD Pelalawan Sukardi, SH mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya pepaya untuk tambahan penghasilan pasca Covid-19, Bandar Seikijang, 7 April...

Bupati Rohil H.Suyatno Buka MTQ Ke-XVII Rokan Hilir Dan Lantik  Dewan Hakim serta Majelis Hakim

ROKAN HILIR - Bupati Rokan Hilir H.Suyatno mengukuhkan dewan hakim dan majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur’an ke - XVII tingkat Kabupaten Rokan Hilir tahun...

Pentingnya Menjaga Kesehatan Tulang, Simak Penjelasan Doktor Fabian Ini

PEKANBARU - Perwakilan Kantor Pantai Hospital Ayer Keroh di Pekanbaru Riau gelar temu Pers bincang sehat seputaran Penyakit tulang, dimana dari Pantai Hospital Malaysia...

TERPOPULER

Anggota DPR RI, H. Nurzahedi, SE Alias Eddy Tanjung Pilih Daerah Kampar Sebagai Penutup Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

DESARIAU.COM (Kampar) - Menjelang penutupan tahun 2020, Agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan menyisakan 1 kali kunjungan untuk Anggota DPR RI mengunjungi Daerah pemilihannya di...

DPRD Kampar Gelar Paripurna Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kampar 2021

Desariau.com (Kampar) - Dalam rangka pembahasan KUA-PPAS APBD Kampar tahun 2021, Kembali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna, Kamis (12/11/2020)...

6 Orang Warga Meranti Tertular Covid-19 Hasil Swab Positif

MERANTI – Pandemi Covid-19 atau Virus Corona melanda lagi di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada sebanyak 6 orang di nyatakan positif dan berada di Isolasi...

Berjalan 5 Bulan Pernikahan, Sumai Baru Tahu Istri Ternyata Polwan

Desariau.com - Selama 5 bulan meikah, Seorang suami berinisial SS (43) yang menikah dengan WS (43) baru tahu bahwa sang istri adalah Polisi Wanita...

Pusat Karir UIR Hadirkan Rektor IPB dan Presdir RAPP di Webinar Soft Skill Kepemimpinan

PEKANBARU - Pusat Karir Universitas Islam Riau kembali menggelar webinar bertajuk, 'Soft Skill Kepemimpian'. Rencana, webinar yang menghadirkan Rektor Intitut Pertanian Bogor Prof Dr...