Jamiludin Lantik 9 Penghulu di Rokan Hilir

0
ROHIL - Peghulu merupakan ujung tombak kepala daerah di lapangan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian hal ini diungkap wakil bupati (Wabup) Rokan...

H. Nurzahedi Bersama SKK Migas & KKKS Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga Desa Tanjung...

0
KAMPAR – Wujud kepedulian dimasa Pandemi Covid-19 ini, SKK Migas & KKKS bersama Anggota DPR RI Pak H. Nurzahedi, SE Alias Eddy Tanjung memberikan...

Ini Kriteria Orang yang Tidak Boleh Divaksin Covid-19

0
JAKARTA - Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai berlangsung sejak kemarin, Rabu (13/1/2021). Namun, ada sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin COVID-19. Adapun salah...

Minimalisir Pengangguran di Dumai, SPRMII dan Disnaker Dumai Bersinergi

0
DUMAI - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia (DPC SPRMII) Kota Dumai menggelar silahturahmi ke Disnas Tenaga Kerja Kota Dumai. Silaturahmi...

Ini Sanksi Hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terlibat Politik Praktis

DESARIAU.COM – Menjelang pilkada 2020 ini, selain ASN, kepala desa serta Perangkatnya juga dituntut netralitasnya. Sangsi berat menanti apabila kepala desa atau perangkat desa yang terbukti ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Meski kepala desa serta perangkat desa merupakan komponen penting dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada namun tetap tidak boleh berpolitik praktis. Berkenaan larangan dan sangsi tersebut, berikut penjelasanya:

A. Larangan Desa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye

1 . Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.

Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).

Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
Pasal 282 ; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

B. Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis
1 . UU No. 6 Tahun 2014:

Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

UU No. 7 Tahun 2017
Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015
Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desaatau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Rls, Red)

Terhubung

20,832FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Selanjutnya

Jamiludin Lantik 9 Penghulu di Rokan Hilir

ROHIL - Peghulu merupakan ujung tombak kepala daerah di lapangan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian hal ini diungkap wakil bupati (Wabup) Rokan...

H. Nurzahedi Bersama SKK Migas & KKKS Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga Desa Tanjung Bungo

KAMPAR – Wujud kepedulian dimasa Pandemi Covid-19 ini, SKK Migas & KKKS bersama Anggota DPR RI Pak H. Nurzahedi, SE Alias Eddy Tanjung memberikan...

Ini Kriteria Orang yang Tidak Boleh Divaksin Covid-19

JAKARTA - Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai berlangsung sejak kemarin, Rabu (13/1/2021). Namun, ada sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin COVID-19. Adapun salah...

TERPOPULER

Anggota DPR RI, H. Nurzahedi, SE Alias Eddy Tanjung Pilih Daerah Kampar Sebagai Penutup Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

DESARIAU.COM (Kampar) - Menjelang penutupan tahun 2020, Agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan menyisakan 1 kali kunjungan untuk Anggota DPR RI mengunjungi Daerah pemilihannya di...

DPRD Kampar Gelar Paripurna Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kampar 2021

Desariau.com (Kampar) - Dalam rangka pembahasan KUA-PPAS APBD Kampar tahun 2021, Kembali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna, Kamis (12/11/2020)...

6 Orang Warga Meranti Tertular Covid-19 Hasil Swab Positif

MERANTI – Pandemi Covid-19 atau Virus Corona melanda lagi di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada sebanyak 6 orang di nyatakan positif dan berada di Isolasi...

Berjalan 5 Bulan Pernikahan, Sumai Baru Tahu Istri Ternyata Polwan

Desariau.com - Selama 5 bulan meikah, Seorang suami berinisial SS (43) yang menikah dengan WS (43) baru tahu bahwa sang istri adalah Polisi Wanita...

Pusat Karir UIR Hadirkan Rektor IPB dan Presdir RAPP di Webinar Soft Skill Kepemimpinan

PEKANBARU - Pusat Karir Universitas Islam Riau kembali menggelar webinar bertajuk, 'Soft Skill Kepemimpian'. Rencana, webinar yang menghadirkan Rektor Intitut Pertanian Bogor Prof Dr...